Upaya Preventif Kejaksaan Negeri Tanggamus Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Ruang Bina Pekon (RUBIKON), Hak Dan Kewajiban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Efektivitas Peranan Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Di Indonesia, Peran Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Kejahatan Perang : Studi Kasus Konflik Di Balkan Dan Rwanda, Pengujian Prinsip Exclusionary Rules Dalam Sidang Praperadilan Di Indonesia, Fungsi Dan Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Rekontruksi Surat Gugatan: Analisis Yuridis dan Praktis, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Dalam Keadaan Yang Memberatkan, Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Hambatan Implementasi Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bandung, Implementasi Konsep Deradikalisasi Dalam Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Terorisme Di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Disparitas Putusan Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kotabumi), Analisis Perjanjian Kerjasama Antara Pt Anugerah Pharmindo Lestari Dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tentang Pengadaan Obat, Alat Kesehatan Dan Bahan Medis Habis Pakai, Peran Dan Fungsi KPID Provinsi Lampung Pada Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Lampung, Tanggung Jawab Hukum Kreditur Dalam Kasus Cidera Janji Perjanjian Kredit: Studi Perbandingan KUHPerdata Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Pemenuhan Hak Pekerja Kontrak Melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Yang Diputus Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tjk), Implikasi Perjanjian Take Over Kredit Pemilikan Rumah Di Hadapan Notaris (Studi Di Kantor Notaris & Ppat Rendy Renaldy, S.H.,M.Kn. Bandar Lampung) (Studi Di Kantor Notaris & PPAT Rendy Renaldy, S.H.,M.Kn. Bandar Lampung), Pembaruan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penyelesaian Problematika Perwakafan Di Provinsi Lampung.